Pekanbaru, topriaunews.com
Dalam menghadapi Ulang Tahun KE 19 HUT LSM LIRA, sekaligus Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) pada tanggal 25 Juni sampai 27 Juni 2024, DPW LSM LIRA Riau akan membawa beberapa kasus yang sedang berjalan serta yang mandek pada Rapimnas tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur LSM LIRA Provinsi Riau, Boma Harmen dikantor Sekretariatnya, bahwa akan kita sampaikan dalam Pandangan Umum atau laporan masing-masing Provinsi di acara Rapimnas tersebut, antara lain kasus yang akan kita sampaikan yaitu kasus Payung Elektrik mesjid Agung Annur, kasus pembangunan Mesjid Raya Provinsi Riau, kasus 3 pilar di Kabupaten Kuansing (pembangunan Hotel, Universitas dan Pasar Tradisional Kuansing), kasus WTC (Water Front City) di Kampar dan beberapa kasus lainnya.
"Adapun maksud dari kasus-kasus tersebut kita sampaikan dalam Rapimnas besok, karena setelah kita investigasi, diduga adanya keterlibatan pejabat daerah serta juga Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga proses penanganannya sangat lamban", lanjut Boma.
"Selain itu juga, ada beberapa kasus yang sudah di SP 3 kan dan juga ada yang sudah sampai penetapan tersangka, tetapi bukan yang menjadi otak intelektualnya, hanya anggota biasa atau pegawai biasa", tambah Boma.
Gubernur LSM-LIRA yang juga Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau ini juga menjelaskan, dalam acara tersebut juga dilakukan "Seminar Nasional Dan Pelatihan Anti Korupsi NGO & Jurnalis" Mengawal Komitmen Dan Janji Politik Berantas Korupsi Prabowo - Gibran. Dalam acara tersebut akan menghadirkan dari Kepolisian, Kejagung, KPK serta Ketua DPD RI.
LSM-LIRA merupakan LSM Penggiat Anti Korupsi, Survey, Sosial, Budaya Dan Bela Negara. Merupakan LSM Satu-Satunya di Indonesia yang mendapatkan "Rekor Muri" Karena ada di 34 Provinsi serta 476 Kabupaten/Kota Di Indonesia dengan Presiden LSM-LIRA: Drs. HM. Jusuf Rizal, SH, SE, M. SI yang juga Ketua Umum PWMOI.
Kami juga mengharapkan dalam acara Rapimnas nanti, dengan kita sampaikan pandangan umum dari Provinsi Riau semoga beberapa kasus yang lamban penanganan, yang mangkrak dan juga kasus yang lama, sampai yang sudah di SP 3 dan penetapan tersangka yang bukan otak intelektualnya dapat menjadi pelajaran bagi para pengambil kebijakan untuk tidak bermain-main dan mencari keuntungan pribadi dari setiap pembangunan yang menggunakan anggaran APBD ataupun APBN", pungkas Boma.
Sumber : Humas PWMOI Provinsi Riau
إرسال تعليق