Pelalawan, topriaunews.com
Sejumlah Poros Pemuda dan Masyarakat Peduli Pelalawan, gagal berunjuk rasa di Kantor ATR/BPN,Polres dan Kantor Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci, Rabu (24/7/2024).
Deky Hr selaku Penasehat rencana aksi demo mengatakan,"gagalnya aksi demo karena adanya tawaran mediasi dari pihak kepolisian dan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pelalawan.
Mediasi yang dilaksanakan pada Selasa, 23 Juli 2024 di Kantor ATR/BPN Pelalawan dihadiri Bupati Pelalawan dalam hal ini di wakili oleh Asisten 1 Zulkifli,Msi, Kastel Polres Pelalawan AKP. Zulhendra,TURMUDU, S.SiT.,M.H dari ATR/BPN Pelalawan dalam hal ini diwakili Joko dan Perwakilan Poros Pemuda dan Masyarakat Peduli Pelalawan 15 orang.
Mediasi diawali kata sambutan bapak Joko dari BPN, "mengatakan seyogyanya kepala ATR/BPN Pelalawan dan Bupati hadir, tapi karena ada kegiatan beliau yang mendesak maka nya meminta kami untuk memediasi hal ini, katanya.
Selanjutnya Asisten 1 Zulkifli. Msi mengatakan, "Persoalan PT.Serikat Putra dengan masyarakat sekitar Perusahaan sudah sering terjadi dan kami dari Pemkab Pelalawan sangat menyayangkan adanya masyarakat kita yang ditahan di polres Pelalawan, semestinya pihak perusahaan harus peka terhadap tuntutan masyarakat sekitarnya, saya rasa tuntutan masyarakat tersebut tergolong wajar, mulai dari Tanah makam masyarakat yang masih dikuasai perusahaan dan kebun plasma 20 persen untuk masyarakat sekitar perusahaan,"ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut membahas dugaan pelanggaran PT Serikat Putra seperti;
1. Lahan pemakaman yang dialihfungsikan.
2.Hak tanah masyarakat yang belum diakui.
3.Kerusakan DAS akibat aktivitas perusahaan.
4.Lahan di luar HGU yang dikuasai secara ilegal.
5.Masalah plasma yang belum terealisasi.
6.Penahanan masyarakat yang memperjuangkan hak mereka.
Hasil mediasi menyepakati:
1.Pembebasan masyarakat yang ditahan dengan solusi cepat dan adil.
2.Pengukuran lapangan dan investigasi mendalam segera dilakukan ** berdasarkan aduan masyarakat.
"Diky HR Penasehat Aksi mengapresiasi langkah mediasi oleh GTRA. Namun, pembatalan demo bukan berarti perjuangan berhenti,kami akan terus memantau hasil mediasi, "ucapnya.
Pesannya selaku mewakili aspirasi masyarakat kepada PT Serikat Putra,"Kami mengecam keras PT Serikat Putra yang diduga secara terus menerus melanggar hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan tanpa adanya rasa tanggung jawab,tindakan tidak beradab ini telah menghancurkan tatanan sosial dan ekosistem di Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Kerumutan,kami menuntut agar perusahaan segera menghentikan semua aktivitas ilegal, memulihkan kerusakan yang telah terjadi, dan memenuhi hak-hak masyarakat tanpa syarat,"sambungnya.
Idir selaku Jendral lapangan mengatakan,"Dari rencana awal sekitar 100 orang yang hadir, data menunjukkan hampir 1.100 orang siap turun aksi. Jika GTRA tidak serius dan terkesan mengulur waktu, kami akan merencanakan aksi demo jilid 2 dengan kemungkinan melibatkan hingga 2.000 orang,ucapnya.
Harapan ke Depan,"Kami berharap GTRA menjalankan hasil mediasi dengan transparansi dan tanggung jawab,kami akan terus memantau perkembangannya dan menunggu diujung jalan penyelesaian,pungkasnya.
Posting Komentar